Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan (delapan) kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) bahwa pemekaran suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pertumbuhan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
Dengan ditetapkannya tanggal 20 Juli 2002 sebagai hari bersejarah bagi Kabupupaten Katingan yang akan genap berusia 9 (delapan) tahun di tahun 2011 ini, Kabupaten Katingan dengan luas daerah 17.500 Km2 masih harus bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan daerahnya bagi kesejahteraan masyarakatnya yang berjumlah ± 163.423 jiwa (data Dinas Kependudukan dan Capil per 30 April 2010) serta mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain.
Mengelola dan menggali potensi sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan aspek sosial budaya, politik dan keamanan serta kelestarian guna pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya pembangunan daerah yang dilakukan Pasangan Drs. Duwel Rawing dan H. Surya, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Katingan.
Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya, serta bangsa dan negara umumnya. Dan rangkaian upaya pembangunan dimaksud memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa depan.
Bermodal motto “Penyang Hinje Simpei” yang memiliki arti Semangat Persatuan dan Kesatuan, Pasangan Duwel Rawing dan H. Surya berusaha membawa Kabupaten Katingan ke arah yang lebih baik, hal ini terbukti laju perkembangan yang signifikan sehingga mampu disejajarkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju, ini terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan meningkat dari tahun 2003 - 2007 dengan rata - rata kenaikan 26,08% per tahun, Dana Perimbangan meningkat 36,12% per tahun, Lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan laju peningkatan 117,50% per tahun sehingga secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan meningkat dengan 36,49% setiap tahunnya.
Tercapainya hasil-hasil di atas merupakan perwujudan dari visi pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 - 2013, yaitu “Katingan Pusat Produksi dan Perdagangan Rotan Indonesia” dengan tujuan kondisi potensi usaha rotan yang ada di Kabupaten Katingan bila dikelola dengan profesional akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, sekaligus mendistribusikan pendapatan. Dengan visi tersebut diwujudkan dalam tekad dan komitmen bersama yang dijabarkan dalam misi, yaitu : “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri dan produktif dalam suasana yang sehat, dan implementasi dari sebut misi tersebut bertujuan :
Bermodal motto “Penyang Hinje Simpei” yang memiliki arti Semangat Persatuan dan Kesatuan, Pasangan Duwel Rawing dan H. Surya berusaha membawa Kabupaten Katingan ke arah yang lebih baik, hal ini terbukti laju perkembangan yang signifikan sehingga mampu disejajarkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju, ini terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan meningkat dari tahun 2003 - 2007 dengan rata - rata kenaikan 26,08% per tahun, Dana Perimbangan meningkat 36,12% per tahun, Lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan laju peningkatan 117,50% per tahun sehingga secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan meningkat dengan 36,49% setiap tahunnya.
Tercapainya hasil-hasil di atas merupakan perwujudan dari visi pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 - 2013, yaitu “Katingan Pusat Produksi dan Perdagangan Rotan Indonesia” dengan tujuan kondisi potensi usaha rotan yang ada di Kabupaten Katingan bila dikelola dengan profesional akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, sekaligus mendistribusikan pendapatan. Dengan visi tersebut diwujudkan dalam tekad dan komitmen bersama yang dijabarkan dalam misi, yaitu : “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri dan produktif dalam suasana yang sehat, dan implementasi dari sebut misi tersebut bertujuan :
- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendididkan,kesehatan dan mental spiritual;
- Pembanguan prasarana dan sarana yang handal, trasportasi yang handal, komunikasi, listrik, air bersih, irigasi, drainase serta sanitasi yang memadai;
- Meningkatkan ekonomi kemampuan rakyat melalui pengembangan komoditas unggulan;
- Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sektor geografis Kabupaten Katingan berada di daerah khatulistiwa yang terletak di antara 1120 0’BT – 0020’ LS dan 1130 45’BT – 30 30’ LS, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sebagai faktor penunjang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dimana terdapat hutan yang luas, laut yang menyimpan ikan yang berlimpah serta pertambangan yang menyimpan potensi batu bara, batuan beku, pasir kuarsa, zirkon, batu mulia, emas dan perak.
Mempertimbangkan rentang kendali (span of control) pemerintahan terhadap kecamatan, serta mempermudah jalur birokrasi untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka Kabupaten Katingan yang pada awal tahun 2003 berjumlah 11 Kecamatan, 145 desa dan 7 kelurahan yaitu Kecamatan Katingan Kuala dengan ibukota Pegatan, Kecamatan Mendawai dengan ibukota Mendawai, Kabupaten Kamipang dengan ibukota Baun Bango, Kecamatan Tasik Payawan dengan ibukota Petak Bahandang, Kecamatan Katingan Hilir dengan ibukota Kasongan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan ibukota Pendahara, Kecamatan Pulau Malan dengan ibukota Buntut Bali, Kecamatan Katingan tengah dengan ibukota Tumbang Samba, Kecamatan Sanaman Mantikei dengan ibukota Tumbang Kaman, Kecamatan Marikit dengan ibukota Tumbang Hiran dan Kecamatan Katingan Hulu dengan ibukota Tumbang Sanamang. Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 dan Perda Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007telah membentuk 2 kecamatan (Kecamatan Petak Malai dengan ibukota Tumbang Baraoi dan Kecamatan Bukit Raya dengan ibukota Tumbang Kajamei) dan 9 desa baru serta penetapan kembali Mekar Tani di Kecamatan Mendawai sebagai desa, sehingga saat ini Kabupaten Katingan memiliki 13 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 154 Desa.
Sektor pertanian merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk desa/kelurahan tiap kecamatan di Kabupaten Katingan. Terdapat 5 (lima) sub sektor yang mendukung keberhasilan sektor pertanian, yakni sub sektor tanamanan pangan dan holtikultura, sub sektor peternakan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan kelautan dan sub sektor kehutanan.
Sub sektor tanaman pangan dan holtikultura telah menyumbang sekitar 7% - 8% terhadap PDRB Kabupaten Katingan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya memiliki kontribusi yang relatif kecil sekitar 3,3% - 4,7%, dan pengusahaan hasil peternakan di Kabupaten Katingan tersebar di 11 Kecamatan dengan produksi sapi, babi, ayam buras, kerbau dan kambing. Sub sektor perkebunan mencakup hasil tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh perusahaan perkebunan (perkebunan besar) seperti karet, kelapa sawit, kopi, kakau, cengkeh, lada, dan sebagainya.
Pada sub sektor perikanan dan kelautan, kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya telah berlangsung dengan baik dan target produksi periode tahun 2003 – 2007 sudah dapat dilampaui. Sedangkan untuk sub sektor kehutanan, yang saat ini hasil hutan yang giat digalakkan adalah rotan.
Selain itu juga, Kabupaten Katingan memiliki cadangan berbagai macam bahan tambang sehingga sangat potensial untuk kegiatan pertambangan, misalnya emas, sirkon, kaolin, bijih besi dan air raksa granit, sedangkan untuk sektor pariwisata, obyek wisata Kabupaten Katingan pun tidak kalah menariknya dari kabupaten lain, antara lain obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata minat khusus.
Sektor infrastruktur guna menunjang sektor-sektor tersebut di atas, pembangunan di bidang infrastruktur pun juga digalakkan, misalnya pembangunan jalan darat mengingat Kasongan menjadi sebagian wilayahyang berfungsi sebagai wilayah outlet-inlet (pintu gerbang) karena terletak di jalan trans Kalimantan. Disamping pembangunan jalan dan jembatan, prasarana pelabuhan laut yang berada di Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala telah dibangun gudang dan penumpukan barang (kontainer) diatas areal seluas 4.739 m2 dan jalan menuju Katingan I, dan akses jalan yang sangat strategis menghubungkan Pelabuhan Laut Selat Jeruju Pulau Damar adalah melalui Katingan I – Katingan II – Mendawai – Katingan III – Gunung Kaki – Palangka Raya (Ujung Jalan G. Obos, tepatnya rencana terminal AKAP) dengan panjang 125 km. Selain itu juga telah dibangun lapangan udara yang berada di Kecamatan Katingan Tengah (Tumbang Samba) yang dimanfaatkan sebagai pelayanan perintis wilayah utara dengan pesawat tipe BN dengan panjang landasan pacu 900 m dan lebar 23 m.
Pasangan Duwel Rawing dan H. Surya sangat menginginkan agar setiap kebijakan yang dijalankan dalam pembangunan di segala bidang haruslah berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini digariskan seiring dengan bencana yang sering dihadapi oleh Kabupaten Katingan, seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan yang tentunya akan berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat, transportasi, perekonomian, pendidikan dan aktivitas kehidupan masyarajat sehari – harinya.
Sejalan dengan itu, telah dilakukan upaya untuk mensosialisaikan heart of borneo ( jantung Kalimantan ) yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembentukan Kelompok Kerja Heart of Borneo Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 152 Tahun 2006 tanggal 21 Februari 2006 dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan perlindungan kawasan utara Kabupaten Ktaingan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dikenal dengan istilah Heart of Borneo .
Yang juga pantas disimak terdapat perubahan besar dalam penyelanggaraan pemerintah daerah yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Hal yang juga menjadi titik tekan dalam kepemimpinan Duwel Rawing, yaitu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance) di Kabupaten Katingan melalui otonomi daerah. Ini dimaksudkan untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Katingan kepada kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan juga menciptakan aparatur pemerintah yang dapat menjadi pelayan yang baik dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat Kabupaten Katingan.
Seperti diketahui, pelaksanaan good governance pada dasarnya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang tingkat keberhasilannya sangat ditentukan atau diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah. Artinya ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berkenaan dengan itu, Kabupaten Katingan bersama dengan Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project). Sebagai daerah percontohan maka setiap tiga bulan sekali dilakukan supervisi dan asistensi oleh Tim Supervisi dan Asistensi yang berasal dari KPK dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 188.4/02/HUK/2006 dan Nomor 8/SPK/Pa/dgah/4/2006, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan BPKP. Komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Katingan akan pelaksanaan good governance ini selanjutnya ditunjukkan dengan dilakukannya Penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 7 Maret 2007. Pakta integritas merupakan suatu kesepakatan target pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. Pakta integritas juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu dimana kesanggupan ini disetujui/diketahui oleh pemberi mandat.
Untuk mewujudkan pelaksanaan program kerja dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran pemerintah Kabupaten Katingan maka kemudian juga dibentuk 4 (empat) tim pelaksana program kerja yang terdiri dari; Tim Pelayanan Publik untuk Perijinan Satu Pintu; Tim Tunjangan Daerah dan Perjanjian Kinerja (performance agreement); Tim Dana Bergulir dan Revolving Fund serta Tim Pakta Integritas/Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasangan Duwel Rawing dan H. Surya sangat menginginkan agar setiap kebijakan yang dijalankan dalam pembangunan di segala bidang haruslah berwawasan lingkungan. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan ini digariskan seiring dengan bencana yang sering dihadapi oleh Kabupaten Katingan, seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan yang tentunya akan berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat, transportasi, perekonomian, pendidikan dan aktivitas kehidupan masyarajat sehari – harinya.
Sejalan dengan itu, telah dilakukan upaya untuk mensosialisaikan heart of borneo ( jantung Kalimantan ) yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pembentukan Kelompok Kerja Heart of Borneo Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 152 Tahun 2006 tanggal 21 Februari 2006 dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan perlindungan kawasan utara Kabupaten Ktaingan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dikenal dengan istilah Heart of Borneo .
Yang juga pantas disimak terdapat perubahan besar dalam penyelanggaraan pemerintah daerah yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Hal yang juga menjadi titik tekan dalam kepemimpinan Duwel Rawing, yaitu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance) di Kabupaten Katingan melalui otonomi daerah. Ini dimaksudkan untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Katingan kepada kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan juga menciptakan aparatur pemerintah yang dapat menjadi pelayan yang baik dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat Kabupaten Katingan.
Seperti diketahui, pelaksanaan good governance pada dasarnya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang tingkat keberhasilannya sangat ditentukan atau diukur dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah. Artinya ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berkenaan dengan itu, Kabupaten Katingan bersama dengan Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project). Sebagai daerah percontohan maka setiap tiga bulan sekali dilakukan supervisi dan asistensi oleh Tim Supervisi dan Asistensi yang berasal dari KPK dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 188.4/02/HUK/2006 dan Nomor 8/SPK/Pa/dgah/4/2006, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan BPKP. Komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Katingan akan pelaksanaan good governance ini selanjutnya ditunjukkan dengan dilakukannya Penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 7 Maret 2007. Pakta integritas merupakan suatu kesepakatan target pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. Pakta integritas juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu dimana kesanggupan ini disetujui/diketahui oleh pemberi mandat.
Untuk mewujudkan pelaksanaan program kerja dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di jajaran pemerintah Kabupaten Katingan maka kemudian juga dibentuk 4 (empat) tim pelaksana program kerja yang terdiri dari; Tim Pelayanan Publik untuk Perijinan Satu Pintu; Tim Tunjangan Daerah dan Perjanjian Kinerja (performance agreement); Tim Dana Bergulir dan Revolving Fund serta Tim Pakta Integritas/Pengadaan Barang dan Jasa.
